LENSAINDONESIA.COM: Liberalisasi perdagangan melalui WTO merupakan sebab dari melimpahnya impor produk holtikultura yang menghancurkan kehidupan petani Indonesia.
Hanya satu keuntungan dari WTO yaitu mewabahnya kartel Impor yang difasilitasi pejabat yang korup di berbagai departemen dan instansi pemerintah.
Sukses meliberalisasi perdagangan melalui Free Trade Agreement (FTA), ASEAN China Free Trade Agreement dan melahirkan regulasi pendukungnya, Pemerintahan SBY-Boediono dituding mengobral negara ini melalui World Trade Organization (WTO).
Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta, Salamuddin Daeng mengatakan, ketika negara-negara maju bergerak ke arah proteksi (perlindungan) ekonomi mereka dari impor, pemerintah dan DPR justru hendak menyerahkan Indonesia sebagai santapan kapitalisme global.
“Padahal Obama (Amerika Serikat) mengkampanyekan Buy American Product, Eropa menetapkan Buy European Act melalui UU agar pemerintah membeli produk yang dihasilkan oleh Uni Eropa,” ungkap Daeng, Minggu (10/02/13).
Kebijakan AS dan Uni Eropa itu, menurutnya jelas melanggar WTO. Sementara produk Indonesia semisal kretek dilarang masuk pasar AS dgn alasan kesehatan.
Daeng menuding pemerintah menjadikan Indonesia sebagai antek korporasi multinasional dari negara negara maju melalui WTO. Indonesia bahkan akan menggelar pertemuan WTO pada awal desember 2012.
Padahal, lanjut Daeng, WTO adalah sumber kehancuran ekonomi, Industri dan Pertanian nasional. Ketaatan Pemerintah SBY dan parlemen terhadap agenda WTO merupakan penyebab dari membludaknya impor produk UKM yang menghancurkan Industri nasional.
“Meski pasar holtikultura telah diobral habis pada importir, harga pangan dalam negeri adalah yang tertinggi di dunia,” tandas Daeng seraya menyerukan segenap elemen menolak pertemuan WTO di Bali pada Desember mendatang.
Hanya satu keuntungan dari WTO yaitu mewabahnya kartel Impor yang difasilitasi pejabat yang korup di berbagai departemen dan instansi pemerintah.
Sukses meliberalisasi perdagangan melalui Free Trade Agreement (FTA), ASEAN China Free Trade Agreement dan melahirkan regulasi pendukungnya, Pemerintahan SBY-Boediono dituding mengobral negara ini melalui World Trade Organization (WTO).
Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta, Salamuddin Daeng mengatakan, ketika negara-negara maju bergerak ke arah proteksi (perlindungan) ekonomi mereka dari impor, pemerintah dan DPR justru hendak menyerahkan Indonesia sebagai santapan kapitalisme global.
“Padahal Obama (Amerika Serikat) mengkampanyekan Buy American Product, Eropa menetapkan Buy European Act melalui UU agar pemerintah membeli produk yang dihasilkan oleh Uni Eropa,” ungkap Daeng, Minggu (10/02/13).
Kebijakan AS dan Uni Eropa itu, menurutnya jelas melanggar WTO. Sementara produk Indonesia semisal kretek dilarang masuk pasar AS dgn alasan kesehatan.
Daeng menuding pemerintah menjadikan Indonesia sebagai antek korporasi multinasional dari negara negara maju melalui WTO. Indonesia bahkan akan menggelar pertemuan WTO pada awal desember 2012.
Padahal, lanjut Daeng, WTO adalah sumber kehancuran ekonomi, Industri dan Pertanian nasional. Ketaatan Pemerintah SBY dan parlemen terhadap agenda WTO merupakan penyebab dari membludaknya impor produk UKM yang menghancurkan Industri nasional.
“Meski pasar holtikultura telah diobral habis pada importir, harga pangan dalam negeri adalah yang tertinggi di dunia,” tandas Daeng seraya menyerukan segenap elemen menolak pertemuan WTO di Bali pada Desember mendatang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar